BANTUL – Pemilihan Lurah (Pilur) Tahun 2026 di Kabupaten Bantul berlangsung serentak di 30 Kalurahan. Dari jumlah tersebut, 80% atau 24 kalurahan yang pejabat lurahnya atau petahana (incumbent), maju lagi untuk bertarung pada pemilihan Minggu 4 Oktober 2026.
Duapuluh empat kalurahan yang pejabat lurahnya akan berkontestasi memperebutkan suara pemilih, yakni Kalurahan Srimartani (H. Mulyana), Sitimulyo (H. Juweni SE), Terong (Sugiyono SE), Temuwuh (Suratno), Sriharjo (Titik Istyawatun Khasanah SIP), Girirejo (Dwi Yuli Purwanti SH).
Selanjutnya Kalurahan Selopamioro (Drs Sugeng), Wukirsari (Susilo Hapsoro SE), Wirokerten (Rakhmawati Wijayaningrum SE), Baturetno (H Sarjaka), Singosaren (Joko Prayitno), Ngestiharjo (Fathoni Aribowo), Tamantirto (Wisnu Ardi SH), Trimurti (Agus Purwaka ST).
Kemudian Kalurahan Patalan (Sayudi), Sumberagung (Yudi Fahrudin SE), Bantul (Supriyadi), Sabdodadi (Siti Fatimah), Ringinharjo (Sulistiya Atmaji SE), Panjangrejo (Mudiyana), Panggungharjo (H. Ari Suryanto SE), Triharjo (Suwardi SPd), Guwosari (Masduki Rahmad SIP), dan Wonolelo (Akhmat Furqon).
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Bantul, Wijiyana SIP, menjelaskan ada 6 lurah (incumbent) yang tidak mendaftar lagi untuk mengikuti Pilur 2026. Mereka adalah Lurah Poncosari H. Supriyanto SE SPt, Lurah Argorejo H. Ngadimin SH, Lurah Srihardono Awaludin, Lurah Mangunan Aris Purwanto, Lurah Dlingo Agus Purnomo, dan Lurah Parangtritis Sutopo.
Tahap penetapan dan pengundian nomor urut sudah berlangsung mulai 16 sampai 21 September 2026. Selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi visi misi para calon lurah dan kampanye pada 28 sampai 30 September 2028. Kemudian pemungutan suara (pencoblosan) pada Minggu 4 Oktober 2026.
Sesuai dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani semua para calon lurah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, selaku Ketua Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja SKM MKes, mengingatkan kepada semua calon lurah untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga suasana yang kondusif, dan jika ada permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. (Ono)
