YOGYAKARTA – Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026, Pemimpin Redaksi beritajogja.com, Jafarudin, resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul “Ambang Sandyakala Jurnalisme: Salam Sayang untuk Dewan Pers”.
Buku setebal 180 halaman yang diterbitkan Wartatama Press Yogyakarta ini mengupas secara tajam kondisi pers Indonesia di era digital, sekaligus menawarkan refleksi dan solusi atas tantangan yang kian kompleks.
Jafarudin, yang akrab disapa Fafa di kalangan wartawan, menyebut buku ini sebagai kado Hari Pers Nasional 2026 yang ia dedikasikan untuk para jurnalis yang tetap setia nguri-uri (menjaga) pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Buku ini juga sudah saya kirimkan kepada Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat,” ujar Fafa.
Menurut Fafa, buku ini lahir dari kegelisahan panjang sebagai praktisi media yang menyaksikan bagaimana kebebasan pers, yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar pasca Reformasi 1998, perlahan mengalami pergeseran. Bukan melalui pelarangan terbuka, melainkan lewat mekanisme administratif, tafsir regulasi yang melebar, serta relasi kuasa ekonomi-politik yang semakin halus namun efektif.
Di era digital, tantangan pers tidak lagi semata datang dari sensor negara. Ia menjelma dalam berbagai bentuk baru, mulai dari algoritma platform global, dominasi influencer dan buzzer politik, disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI), ketergantungan anggaran pemerintah, hingga kebijakan Dewan Pers yang dinilai berpotensi menyempitkan ruang gerak pers.
“Kebebasan pers tidak dibunuh, tapi dipelintir perlahan, dilelahkan, lalu dibingkai sebagai persoalan administratif. Contohnya polemik verifikasi media. Dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, Dewan Pers hanya berwenang mendata, bukan memverifikasi. Mendata dan memverifikasi jelas berbeda makna,” tegasnya.
Ia juga tidak bertujuan menciptakan pesimisme akan masa depan Pers Indonesia.
“Pilihan memberi judul buku “AMBANG SANDYAKALA JURNALISME, Salam Sayang untuk Dewan Pers ” yang bersifat metaforis dan bernuansa reflektif–kritis ini maknanya dapat dipahami sebagai gambaran masa genting jurnalisme di era modern, saat nilai-nilai idealnya terancam, tetapi masih memiliki peluang untuk diselamatkan melalui integritas, inovasi, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” terangnya.
Kritik sebagai Bentuk Cinta pada Demokrasi
Fafa menegaskan, buku ini bukan ditulis untuk memusuhi institusi, apalagi meniadakan peran Dewan Pers atau organisasi profesi.
Sebaliknya, ia justru ingin mengembalikan fungsi Dewan Pers sesuai amanah UU Pers, sekaligus memperkuat peran organisasi perusahaan pers sebagai konstituen Dewan Pers.
“Untuk media siber, organisasi seperti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) lebih tepat melakukan verifikasi internal anggotanya, lalu direkomendasikan ke Dewan Pers untuk didata,” jelasnya.
Buku ini, kata dia, berangkat dari keyakinan bahwa kritik adalah bentuk kecintaan paling jujur terhadap demokrasi.
“Kritik diperlukan agar lembaga-lembaga pers tetap setia pada mandat sejarah dan konstitusionalnya,” ujar Fafa, yang telah berkarier sebagai wartawan sejak 2007.
Fafa mengutarakan dirinya tidak anti influencer, konten kreator, maupun buzzer. Menurutnya, fenomena tersebut tidak keliru secara hukum. Namun dampak ikutannya terhadap pers profesional tidak bisa diabaikan.
Ia menyoroti munculnya narasi bahwa setiap orang bisa menjadi wartawan hanya bermodal akun media sosial atau website, yang menurutnya merupakan bentuk “makar konseptual” karena berpotensi menegasikan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam bukunya, Fafa juga tidak menolak penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam dunia jurnalistik. Ia menekankan bahwa AI hanyalah alat, dan tanggung jawab tetap berada pada penggunanya.
“AI memang canggih, tapi otak manusia lebih canggih karena terhubung dengan hati nurani, sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah maraknya hoaks, disinformasi, dan manipulasi visual berbasis AI, pers profesional tetap menjadi satu-satunya institusi sosial yang memiliki mekanisme verifikasi, koreksi, dan akuntabilitas.
Buku “Ambang Sandyakala Jurnalisme: Salam Sayang untuk Dewan Pers” mendapat apresiasi dari Ketua PWI DIY Hudono dan Ketua SMSI DIY Sihono HT.
“Membaca buku ini serasa menemukan teman seperjuangan di lorong sepi. Ia memancarkan secercah harapan di jalan sunyi,” tutur Sihono HT.
Sementara Hudono menilai buku ini melengkapi literatur jurnalistik kontemporer yang tidak lagi cukup dipahami melalui kerangka klasik.
“Buku ini reflektif dan kontekstual, seiring perkembangan teknologi, perubahan relasi kuasa, dan krisis kepercayaan publik,” ujarnya.
Buku ini rencananya akan dibedah pada Selasa, 17 Februari 2026, dengan pembedah Ketua SMSI DIY Sihono HT dan Ketua PWI DIY Hudono. (*)
