YOGYAKARTA – Reformasi Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimulai Kamis 19 Oktober 2023 mendukung 4 sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027.
Empat sasaran itu, yakni semakin kecilnya tingkat kemiskinan, penghidupan ekonomi yang layak, lualitas sumber daya yang dapat diandalkan, dan meningkatnya good governance.
Reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan dilaksanakan untuk mencapai masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kebutuhan hidup ini bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial yang didesain agar entitas masyarakat memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, dan mempunyai mata pencaharian.
“Tujuan itu akan tercapai dengan lima program prioritas, yakni penanganan stunting, pengembangan budaya, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan penanganan kemiskinan,” ujar Sri Sultan HB X, Gubernur DIY, pada Kick Off Meeting Reformasi Kalurahan di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, Kamis 19 Oktober 2023.
Pada kesempatan itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menandatangani Komitmen Bersama Pelaksanaan Reformasi Kalurahan antara Gubernur dan empat bupati di DIY serta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menjelaskan soal tujuan, pendanaan, tim pelaksana, dan program utama, diatur dalam Peraturan Gubernur DIY No. 40/2023 tentang Reformasi Kalurahan. Menurutnya, muara program itu ada pada isu yang selama ini sering didiskusikan, yakni pengentasan kemiskinan.
Peraturan Gubernur DIY No. 40/2023 tentang Reformasi Kalurahan
Tujuan:
Reformasi Kalurahan bertujuan membangun kalurahan yang mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara inklusif serta mengembangkan kebudayaan bagi masyarakatnya. Reformasi kalurahan mendukung sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 yang meliputi:
-Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
-Penghidupan ekonomi yang layak
-Kualitas sumber daya yang dapat diandalkan
-Meningkatnya good governance
Pendanaan:
-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah
-Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Tim Pelaksana Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten
Terdiri dari:
-Unsur perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah
-Unsur perangkat daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan
-Unsur perangkat daerah di bidang hukum
-Unsur perangkat daerah di bidang organisasi
-Unsur perangkat daerah di bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah
-Kapanewon
Tim Reformasi Kalurahan Pemerintahan Kalurahan
Terdiri dari:
-Lurah sebagai ketua
-Carik sebagai sekretaris
-Anggota terdiri dari pamong kalurahan, unsur badan permusyawaratan kalurahan, LKK, badan usaha milik kalurahan dan tokoh masyarakat
Kegiatan Utama Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 2023-2027
-Penanganan stunting
-Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan
-Penguatan kegiatan untuk pembangunan ligkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan
-Penguatan pemberdayaan perekonomian
-Penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan
Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY, KPH Yudanegara berharap para lurah dan pamong kreatif, inovatif, transparan, akuntabel, dan terbuka pada masukan-masukan masyarakat. “Sebab hakikat Reformasi Kalurahan adalah memperkuat birokrasi pemerintahan kalurahan dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam turut serta membangun kalurahan mereka,” tegas KPH Yudanegara. (*)
