JAKARTA — Dunia saat ini tidak hanya diwarnai persaingan ekonomi dan militer, tetapi juga persaingan narasi. Sehingga, persoalan pers perlu dilihat dalam kerangka geopolitik dan ketahanan nasional.
Oleh sebab itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengajak insan pers membangun jurnalisme kebangsaan untuk mengawal Indonesia Emas 2045.
“Saya mengajak seluruh insan pers untuk membangun jurnalisme kebangsaan. Jurnalisme yang kritis karena cinta pada bangsa, independen karena bertanggung jawab kepada publik, berani karena berpijak pada fakta, dan profesional karena tunduk pada etika,” kata Ace saat memberikan keynote speech bertema “Peran Pers Mengawal Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) 2026 di Hotel Luminor, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/10).
Dalam paparannya, Ace menjelaskan bahwa peran pers dalam mengawal bangsa menuju Indonesia Emas 2045 dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu geopolitik, ketahanan nasional, dan Wawasan Nusantara.
Dari sudut pandang geopolitik, peran pers tidak dapat dipisahkan dari persaingan pengaruh di ruang informasi. Dari sudut pandang ketahanan nasional, informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya merupakan bagian penting dari ketahanan bangsa.
Sementara itu, dari sudut pandang Wawasan Nusantara, wartawan perlu memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Karena itu, peran pers harus berpegang pada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menempatkan pers sebagai kekuatan strategis nasional.
“Poin utamanya adalah bagaimana pers menjadi kekuatan strategis yang menjaga kualitas informasi, memperkuat persatuan, mengawal demokrasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memastikan bahwa transformasi nasional berlangsung dengan tetap berakar pada kepentingan nasional,” jelas Ace.
Menurut Ace, pers dalam jurnalisme kebangsaan tidak hanya mampu mengkritik kebijakan tanpa merusak persatuan dan mengungkap penyimpangan tanpa menghakimi tanpa dasar, tetapi juga menyampaikan perbedaan tanpa memperbesar permusuhan. Pers seperti ini menjadi ruang bagi bangsa untuk melihat persoalan dengan jernih, tanpa menjadikan konflik sebagai komoditas.
“Mari kita jadikan pers sebagai mata bangsa yang jernih, telinga bangsa yang peka, suara bangsa yang bermartabat, dan nurani bangsa yang berintegritas,” ucap Ace.
Pada kesempatan itu, Ace juga menekankan pentingnya nalar kritis dan independensi media. Hal ini perlu dijaga karena fungsi pers sedang mengalami pergeseran akibat perubahan lingkungan strategis dan perkembangan media digital.
Ace menilai persoalan pers saat ini tidak lagi sebatas teknik jurnalistik, tetapi sudah masuk ke wilayah strategis yang berkaitan dengan kualitas demokrasi, ketahanan sosial, dan ketahanan nasional
Ia kemudian mengutip Yochai Benkler, Robert Faris, dan Hal Roberts yang menyebutkan bahwa lingkungan komunikasi digital dapat melahirkan pola propaganda, disinformasi, dan polarisasi. Karena itu, wartawan harus memahami tidak hanya isi suatu informasi, tetapi juga asal-usulnya, jaringan penyebarannya, kepentingan di baliknya, serta cara informasi tersebut diperkuat dan disebarluaskan.
Ke depan, peran pers tidak lagi sekadar menyampaikan berita, tetapi juga membantu masyarakat memahami apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana berbagai fakta saling berkaitan.
Di akhir paparannya, Ace menegaskan bahwa pers bukan sekadar penjaga informasi, melainkan penjaga masa depan bangsa. “Pers yang merdeka, profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan bukan hanya penjaga informasi. Pers adalah salah satu penjaga masa depan Indonesia,” tutup Ace.
Turut mendampingi Gubernur Lemhannas RI, yaitu Deputi PPNK Lemhannas RI, Mayor Jenderal TNI Raden Djaenudin Slamet, S.E., serta sejumlah pejabat struktural di Lemhannas RI.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Founder FWK, Hendry CH Bangun; jajaran FWK; para pemimpin redaksi media massa; serta para wartawan nasional dan daerah. (*)
