YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggarkan Rp 42 miliar untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran ini diajukan untuk tahun 2025.
“Program Makan Bergizi Gratis itu program Pusat. Kami di daerah harus mendukungnya,” ujar Nuryadi, Ketua DPRD DIY di Aula Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY Jalan Gambiran 45 Yogyakarta, Kamis 14 November 2024.
Ketua DPRD DIY mengungkapkan sebenarnya pemerintah provinsi cukup berat untuk menganggarkan atau membiayai program dari pusat. Apalagi tahun 2025 diprediksi pendapatan daerah turun.
Menurut Nuryadi, ada berbagai kebijakan yang berdampak pada berkurangnya pendapatan Pemprov DIY. Salah satunya kebijakan pembagian bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang diterima provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025 berubah.
Jika tahun 2024, persentase pembagian hasil pajak kendaraan bermotor untuk provinsi 70 persen dan kabupaten/kota 30 persen, maka tahun 2025 persentasenya berubah provinsi 60 persen, kabupaten/kota 40 persen.
Dengan kebijakan tersebut, pendapatan Pemprov DIY tahun 2025 berkurang sekitar Rp 600 miliar. “Berkurangnya pendapatan itu tidak hanya dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor saja, tetapi juga dari dana keistimewaan,” ungkap Nuryadi.
Pada tahun 2024, Pemprov DIY mendapat dana keistimewaan sebesar Rp 1,4 triliun. Tahun 2025 menurun menjadi Rp 1,2 triliun. Tentu ini akan berpengaruh pada kegiatan empat bidang yang terkait dengan Undang-undang Keistimewaan.
Sedangkan Sekda DIY Beny Suharsono mengingatkan kepada semua pihak, khususnya pengguna anggaran, untuk tidak pesimis dengan angka-angka. Berapapun angka itu dijalankan saja. “Kami ini menjalankan saja apa yang dianggarkan dari dewan,” tegasnya. (Ono)
