SLEMAN — Kesiapsiagaan penyelenggaraan Pemilu di kawasan rawan bencana menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Sleman. Hal itu mengemuka saat Bawaslu melakukan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sekaligus konsolidasi demokrasi di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kamis (17/9/2026).
Uji petik PDPB Bawaslu Sleman tersebut tidak hanya diarahkan untuk memastikan akurasi data pemilih, tetapi juga menjadi ruang koordinasi dengan pemerintah kalurahan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman, Raden Yuwan Sikra, mengatakan uji petik dilakukan untuk memperoleh data pembanding sebagai bagian dari pengawasan pemutakhiran data pemilih.
Data yang dihimpun mencakup penduduk yang pindah masuk, pindah keluar, meninggal dunia, serta perkawinan penduduk di bawah usia 17 tahun untuk periode Juli hingga September 2026.
“Uji petik ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu memastikan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan dan memperoleh data pembanding sebagai bahan pengawasan,” ujar Raden Yuwan.
Dalam pertemuan dengan Lurah Umbulharjo, Danang Sulistya Haryana, pembahasan kemudian berkembang pada kesiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan mendatang. Salah satu perhatian utama adalah kondisi geografis Umbulharjo yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB).
Menurut Raden Yuwan, aspek kebencanaan perlu diperhitungkan sejak dini dalam membangun kesiapsiagaan penyelenggaraan Pemilu. Meski mekanisme teknis pemungutan suara merupakan kewenangan KPU, pemerintah kalurahan memiliki informasi penting mengenai karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat.
“Kalurahan Umbulharjo merupakan wilayah Kawasan Rawan Bencana. Karena itu, perlu dibangun kesiapsiagaan sejak dini, termasuk mendiskusikan alternatif apabila kondisi bencana berdampak terhadap pelaksanaan pemungutan suara,” jelasnya.
Lurah Umbulharjo Danang Sulistya Haryana mengatakan pemerintah kalurahan telah memiliki pengalaman menghadapi potensi bencana erupsi Gunung Merapi. Kesiapan tersebut antara lain ditunjukkan dengan keberadaan sejumlah lokasi pengungsian, termasuk barak pengungsian dan hunian tetap di wilayah Plosorejo serta Plosokerep.
“Dalam kondisi erupsi, prioritas utama adalah evakuasi masyarakat. Pemerintah kalurahan sudah memiliki pengalaman dalam melakukan evakuasi. Masyarakat juga diarahkan menyiapkan ‘Tas Minggat’, yaitu tas berisi barang-barang penting yang dapat langsung dibawa ketika terjadi bencana,” ungkap Danang.
Kalurahan Umbulharjo memiliki sembilan tempat pemungutan suara (TPS). Danang mengatakan kesiapan masyarakat menghadapi kemungkinan bencana terus diperkuat dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah.
Dalam kondisi darurat, masyarakat dari wilayah tertentu dapat diarahkan menuju lokasi yang lebih aman berdasarkan rencana evakuasi yang telah disiapkan pemerintah kalurahan.
Danang juga mengungkapkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 di Umbulharjo berjalan aman dan kondusif. Keragaman pilihan politik masyarakat, menurut dia, menjadi bagian dari dinamika demokrasi di tingkat kalurahan.
Ia berharap pengawasan Bawaslu ke depan semakin diperkuat dan dilakukan secara melekat agar potensi persoalan dapat diketahui serta ditindaklanjuti sedini mungkin.
“Apabila ditemukan kesalahan, harapannya dapat terlebih dahulu dikomunikasikan dan diberikan pengingat atau pembinaan. Apabila tidak dapat diselesaikan, barulah ditempuh langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Danang.
Bawaslu Kabupaten Sleman mengapresiasi keterbukaan dan dukungan Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam pelaksanaan uji petik PDPB dan konsolidasi demokrasi.
Koordinasi di tingkat kalurahan dinilai penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus membangun kesiapsiagaan menghadapi kondisi yang dapat berdampak pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (*)
