JAKARTA – Beberapa dekade terakhir paradigma pembangunan di Indonesia sering kali lalai terhadap sektor lingkungan. Sehingga menimbulkan kerusakan alam luar biasa.
Pembangunan di Indonesia berdampak buruk seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Bahkan, bencana alam lainnya yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan.
Menanggapi persoalan tersebut, Arman Abdurrohman, dari PT Danone Indonesia yang membidangi konservasi mengungkap bahwa pihaknya sebagai bagian dari perusahaan swasta terus berupaya memberikan dukungan dalam agenda perlindungan lingkungan. Salah satunya melalui pengembangan skema membangun daerah aliran sungai (DAS) sehat berbasis pembayaran jasa lingkungan.
Hal itu disampaikannya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Pengembangan Skema EFT Melalui Pendekatan Privat Sektor”, yang merupakan rangkaian dari Festival Ecological Fiskal Transfer (EFT) untuk berbagi pembelajaran penerapan atas praktik baik dari penerapan inovasi kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi.
“Danone Aqua sebagai perubahan besar di Indonesia, multi nasional, sangat komitmen dengan lingkungan yang diwujudkan dalam ‘One Planet One Health’. Jadi Danone sangat percaya bahwa kesehatan manusia sangat berhubungan dengan kesehatan lingkungan, dan kesehatan lingkungan akan menentukan kesehatan manusia,” kata Arman, Senin 15 November 2021.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh koalisi masyarakat sipil dan di-support oleh The Asia Foundation (TAF) serta Beritabaru.co sebagai media patner, menyebut bahwa dukungannya menjaga lingkungan diwujudkan dalam bentuk program keanekaragaman hayati dan konservasi daerah aliran sungai.
“Dalam kegiatan lapangan diwujudkan dalam dua kegiatan besar, yaitu kegiatan konservasi dan kegiatan keanekaragaman hayati. Jadi kami ada sekitar 20-24 pabrik, semua pabrik memiliki program ini,” tuturnya.
Menurut Arman, dari dua program besar itu pihaknya membuat road map dengan melalui beberapa tahapan. Mulai dari melakukan studi yang menjadi sasaran konservasi, mengadakan forum DAS multi-pihak dan penerapan jasa lingkungan (Jasling/PES) secara kolektif hingga kegiatan monev atau data base.
“Betul bahwa pembayaran jasa lingkungan di lapangan, berdasarkan pengalaman di lapangan harus dikelola sebaik mungkin. Kalau tidak pasti akan menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.
Arman juga menegaskan, tindakan konservasi dilakukan harus berdasarkan dari hasil studi. Karena apabila konservasi dilakukan secara asal-asalan yang terjadi adalah ketidakefektifan yang justru akan mendatangkan bencana seperti longsor. “Harus didasarkan pada penelitian yang benar,” terangnya.
Menurutnya, DAS juga harus dilakukan dengan melibatkan banyak kalangan, mulai dari perusahaan terkait, government, kampus dan lembaga-lembaga lainnya. “Kami mencoba memfasilitasi adanya forum multi-pihak, yang bertujuan untuk melakukan koordinasi, diskusi, menyamakan persepsi dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Yang terakhir ia menjabarkan, hal penting lainnya dalam mewujudkan DAS yang sehat adalah adanya integrasi program dan pendanaan swasta dan Pemda. “Hal itu akan meningkatkan kegiatan hasil kinerja lingkungan di lapangan, misal desa (Pemda) memfasilitasi forum multi-pihak dan menyediakan sumur resapan dan Swasta untuk penelitian dasa PES dan data base,” pungkasnya. (*)
