1 Juta Pemilik Warung Dapat Bansos Tunai

Ilustrasi bansos tunai (Foto: Net)

JAKARTA – Pemerintah menyediakan anggaran Rp 455,62 triliun untuk membiayai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Anggaran ini dialokasikan, antara lain untuk program perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos). Ada 1 juta pedagang kaki lima dan pemilik warung yang mendapatkan bansos tunai.

Tahun 2022, pemerintah tetap melanjutkan program perlindungan sosial. Program yang diutamakan tetaplah merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Alokasi anggaran itu untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai penyangga apabila terjadi kembali pembatasan kegiatan masyarakat. Bansos ini mengantisipasi potensi peningkatan kasus corona akibat varian Omicron.

Presiden Jokowi telah menyetujui untuk dilakukan front-loading beberapa program bansos di kuartal I-2022. Seperti perluasan penerima manfaat untuk program bansos tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLWN) yaitu penambahan sebanyak 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir.

Dengan demikian total target sasaran menjadi 2,76 juta orang setelah ditambah dengan 1 juta orang pemilik warung. Bansos tersebut disalurkan di 212 kabupaten/kota yang masuk pada target pengentasan kemiskinan ekstrem di 2022. Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per penerima manfaat.

Baca Juga:  GKR Bendara Serahkan Bantuan Sembako Bagi Warga Kinahrejo

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran Program PEN Rp 455,62 triliun tersebut dibagi ke dalam tiga bidang yakni kesehatan sebesar Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp178,3 triliun.

Dipaparkan, anggaran kesehatan itu difokuskan untuk penyediaan vaksin corona dan perawatan pasien Covid-19. Sebagian lagi untuk membayar perawatan pasien Rp 94 triliun pada 2021. Di samping itu, masih ada tagihan sekitar Rp 23 triliun yang akan dibayarkan pada 2022.

“Jadi untuk kesehatan ini terutama perawatan itu under budgeting, karena begitu terjadi kenaikan Covid-19 (akibat varian Delta), itu pasti realisasinya jauh lebih tinggi,” ungkap Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, kemarin. (*)

Tinggalkan Komentar