Mandirikan Desa

MEMANDIRIKAN desa dan menyejahterakan rakyat adalah tujuan kenapa media siber Wiradesa.co diluncurkan. Tidak mudah mewujudkan dua hal tersebut. Tetapi dengan niat baik, kerja keras, kesungguhan, dan dukungan dari berbagai pihak, semuanya akan berjalan lancar.

Dilaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan enerji positif bagi kami untuk merealisasikan keinginan memandirikan lembaga desa dan menyejahterakan rakyat perdesaan. Apalagi anak-anak muda desa yang belajar di kota, antusias untuk pulang membangun desanya. Keterlibatan anak muda sangat kita harapkan untuk membangun desa.

Banyak hal bisa dilakukan untuk pembangunan desa, namun kami berkeyakinan bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi kunci bagi upaya mencapai kesejahteraan. Kualitas SDM bisa ditingkatkan, antara lain dengan terpaan informasi yang edukatif, menginspirasi, dan merangsang warga desa untuk berdaya, berkarya, dan bersemangat meraih kesejahteraan.

Dalam upaya menyajikan informasi edukatif, inspiratif, dan mencerahkan, pengelola  Wiradesa.co menerapkan konsep jurnalisme sensitif, kritis, dan solutif. Wartawan dan pengelola Wiradesa dididik untuk peka terhadap persoalan desa, kritis menganalisis berbagai persoalan desa, dan berani memberikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi masyarakat perdesaan.

Untuk merealisasikan keinginan memandirikan lembaga desa dan kesejahteraan rakyat, kami menyajikan sejumlah rubrikasi atau menu di media siber Wiradesa.co, antara lain Laporan Utama, Wawancara Khusus, Opini, Profil Kepala Desa, Profil Desa, Olahraga, Budaya, Hiburan, Wisata Desa, Wirausaha, Tepat Guna, Desa Mancanegara, dan Tips Aparat Desa.

Untuk mempertegas visi dan misi Wiradesa.co, Tim Redaksi berusaha melakukan wawancara khusus dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tokoh ini kami pilih, karena relevan dan sejalan dengan Tagline Wiradesa, “Mandirikan Desa Sejahterakan Rakyat”.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) memiliki kewenangan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga kami siap berjalan beriringan dengan program kementerian untuk mewujudkan Desa Mandiri.

Untuk laporan utama, kami berupaya memaparkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bagaimana aparat desa merealisasikan BUMDes? Kami akan memaparkan empat indikator keberhasilan BUMDes, yakni terkait dengan omzet, jumlah karyawan, sumbangan ke Pendapatan Asli Desa (PADes), dan bantuan sosial untuk warga desa.

Kami juga mencermati sejumlah aksi demo yang dilakukan para kepala desa dan perangkat desa di berbagai daerah. Dari pernyataan, tulisan, dan keinginan mereka, dapat disimpulkan para pengunjukrasa, antara lain mempermasalahkan masa jabatan kepala desa, status tanah desa, dan pengelolaan tanah pelungguh.

Selain unjuk rasa, Media Wiradesa juga menampilkan upaya seorang ibu yang berusaha keras membangun desanya menjadi mandiri. Ny Tatiek Kancaniati sukses menjadikan Desa Tegalwaru, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekarang terkenal sebagai pusat bisnis usaha kecil. Omzetnya mencapai Rp 2 miliar per bulan.

Tips Aparat Desa disajikan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi para kepala desa dan perangkat desa. Misalnya soal bagaimana mencairkan dana desa, Alokasi Dana Desa, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan cara membuat laporan pertanggungjawaban.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan, kami ingin terus berinteraksi setidaknya dengan 74.957 kepala desa se Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri, kami ingin berkontribusi bagi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui desa. (*)