Mendag Zulkifli Hasan: Ekosistem UMKM Harus Dikembangkan

 Mendag Zulkifli Hasan: Ekosistem UMKM Harus Dikembangkan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan doorstop dengan wartawan. Dia menyampaikan, pemerintah telah mengatur impor barang lebih dikendalikan untuk melindungi pelaku usaha khususnya UMKM dalam negeri. (Foto: Wiradesa)

SLEMAN – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pondasi ekonomi Indonesia. Karena dari unit usaha yang ada, 95 persen kategori UMKM, dan 65 persen Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang dari kalangan UMKM.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan di workshop program akselerasi ekosistem UMKM digital bersama Kementerian Perdagangan RI Senin 6 November 2023 di Hotel Manohara Yogya.

Pada acara yang digagas Dagangan, Kementerian Perdagangan, mitra perbankan, dan Kadin DIY dan diikuti pelaku UMKM dan pengelola toko kelontong di wilayah DIY, Zulkifli Hasan mengatakan, ekosistem UMKM harus dikembangkan. UMKM bisa maju kalau produk UMKM bisa mendominasi pasar dunia. Kalau tidak negeri kita bakal terjebak pada middle income trap, suatu keadaan di mana suatu negara berhasil menggapai tingkat pendapatan menengah namun terjebak pada tingkatan tersebut dan tak bisa keluar menjadi negara maju.

Untuk itu, lanjutnya, Kementerian Perdagangan telah mengatur impor barang lebih dikendalikan agar pasar dalam negeri tak diserbu barang dari luar negeri.

“Kemarin dulu, pusat grosir penuh dengan barang impor. Buah, makanan, bros, pakaian diserbu produk luar. Kalau tidak diatur UMKM kita bisa mati,” imbuh menteri yang akrab disapa Zulhas itu.

Lebih-lebih pelapak online asing tak segan bakar uang menjual produk dengan harga lebih murah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Ketika orang berbondong-bondong menjadi pelanggan baru harga dinaikkan. “Pemerintah datang untuk mengatur. Barang dari luar diperketat. Mau masuk toko barang dari luar (mau) mainan, bedak, obat, vitamin sekarang dikendalikan. Yang masuk harus memenuhi syarat izin perdagangan, persetujuan impor,” ujarnya.

Zulhas menuturkan, kebijakan yang ditempuh pemerintah tentang pengendalian impor dinilai tak berlebihan. Sebab produk dalam negeri pun tak sedikit yang kesulitan menembus pasar luar negeri. “Mau jual pisang, mangga, ikan tidak mudah. Ikan saja harus diukur. Bagaimana tak sulit?,” tuturnya.

Baca Juga:  Sosialisasi ASO, Diskominfo DIY Gencarkan Pertemuan Tatap Muka

Sementara dengan kehadiran sistem pemasaran digital yang canggih kini barang dari luar negeri bisa langsung masuk ke rumah. Melalui algoritma perilaku konsumen mudah terbaca.

“Karena itu pemerintah mengatur lagi sistem jualan online. India menutup, Kanada menutup bahkan Australia juga menutup kita boleh tapi mengatur. Jadi sosial commerce ada perizinan, persyaratan hanya bisa iklan dan promo. Jualan tidak boleh. Kalau e commerce boleh jualan asal ada izin,” jelasnya.

Dia mencontohkan produk kecantikan bedak harus punya izin edar BPPOM. Produk elektronik harus punya izin SNI, sedangkan belanja produk luar aturannya minimal order harus 100 dolar ke atas kena pajak bayar PPn. Tapi ada list produk yang dari luar bisa langsung dijual online yakni produk buku, musik, software dan film. “Empat itu boleh tapi produk lainnya diatur ketat. Karena itu banyak e commerce tak lagi jualan barang impor dan beralih jualan produk UMKM. Produk UMKM belum dipasarkan digital boleh dipasarkan ke luar negeri. Jangan produk luar dijual ke dalam (negeri),” tandasnya.

Sementara itu Bupati Sleman yang turut hadir menyampaikan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. Guna mendukung dan mendorong UMKM Sleman agar naik kelas, berbagai terobosan telah dilakukan. Diantaranya seluruh Padukuhan di Sleman telah terakses jaringan wifi sehingga mempermudah jalur pemasaran digital bagi pelaku UMKM. 1212 padukuhan di Sleman telah terkoneksi wifi. Pelaku UMKM bisa langsung ketemu konsumen lewat jalur digital.

Bahkan menurut Kustini Sri Purnomo, dari 109 ribu pelaku UMKM di Sleman 23 persen sudah memakai sistem digital dalam pemasarannya. Terutama mereka yang bergerak di sektor usaha makanan dan minuman.

“Di Sleman UMKM diberi kemudahan dalam urusan perizinan misalnya pembuatan NIB sangat dipermudah bagi UMKM. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu punya layanan website Sinom, juga punya inovasi “Mas Kliwon” atau Melayani Online Single Submission Keliling Kapanewon untuk mempermudah masyarakat khususnya UMKM mengurus perizinan. Inovasi layanan kami juga proaktif agar UMKM dapat layanan perizinan yang bagus. Petugas datang ke pasar mereka tak harus ke kantor,” jelas Kustini Sri Purnomo. (Sukron)

Sukron Makmun

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: