KLATEN – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas penggiling padi, pengoplos beras. Penggiling padi yang disebut brengsek itu, selain merugikan masyarakat sebagi konsumen, juga merugikan negara.
Penggiling padi pengoplos beras tersebut mencampur beras berkualitas baik (premium) dengan kualitas biasa lalu dikemas dalam kemasan premium dan dijual dengan harga tinggi. Pengoplosan itu disengaja untuk mendapatkan keuntungan tinggi bagi pribadi.
Jelas Tindakan penggilingan padi brengsek, sebut Presiden, itu merugikan konsumen, karena konsumen dalam hal ini masyarakat, tidak mendapatkan beras dengan kualitas premium, seperti yang tertera dalam kemasan.
Jika pengoplosan beras itu terus berlangsung dan tidak ada penegakan hukum, maka negara akan mengalami kerugian Rp 100 triliun setiap tahun. “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut penggiling padi yang brengsek,” tegas Prasiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Bentangan, Wonosari, Klaten, Senin 21 Juli 2025.
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin hadir dalam peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut. Mereka tampak serius mendengar perintah Presiden.
Menurut Presiden, pengusaha penggilingan padi yang mengoplos beras itu brengsek. Pengusaha yang serakah. Keserakahan itu bukan madzab ekonomi. “Merek aitu bukan mashab ekonomi liberal, neoliberal, kapitalis, atau lainnya, tetapi serakahnomic,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Pengoplos beras itu tega dengan petani. Petani setengah mati, rakyat susah, tetapi ada yang menari di atas penderitaan para petani. “Pengusaha serakah itu menghisap darah rakyat, parasite, vampir-vampir ekonomi,” ujar Presiden Prabowo Subianto dengan nada marah.
“Usut, tindak pengoplos beras. Kita bela rakyat kita,” tegas Presiden yang pada pengarahannya beberapa kali memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas pengoplos beras yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. (Ono)
