SUMENEP – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Pengurus Majlis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Batang-batang, akan menggelar Sekolah Kebijakan. Tema yang diusung adalah Analisis Kebijakan dan Pengembangan Desa.
Ketua MWC NU Batang-batang, Masyuri menerangkan bahwa Sekolah Kebijakan akan dilaksanakan pada Minggu, 27 Maret 2022, di aula MWC NU Batang-batang, Sumenep. Dengan menghadirkan empat narasumber, di antaranya Mujib, SSos Msc (Camat Batang-batang), Dr (CD) Faidi Haris, LLM (Pakar Hukum Tata Negara), M Muhri SThi (Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dan Ketua Fraksi PKB), dan Moh Saleh, SPdI MM (Kepala Desa Lobuk).
Para narasumber tersebut nantinya akan menyampaikan empat materi. Yaitu, orientasi kebijakan dan kepentingan publik, analisis kebijakan pembangunan pedesaan, implementasi kebijakan dan percepatan pembangunan, pembangunan desa kesejahteraan sosial.
“Dalam masa khidmat ini program MWC NU Batang-batang tidak hanya berkutat pada kegiatan keagamaan saja. Kajian-kajian sosial lainnya akan dihadirkan dalam rangka bagaimana kita memberikan manfaat terhadap warga. Bagaimana kita semua khususnya warga NU dapat memberikan nuansa baru di desanya masing-masing, yang pada akhirnya akan dirasakan warga secara umum,” katanya, Jumat, 25 Maret 2022.
Menurut Ketua Lakpesdam MWC NU Batang-batang, Zawawi Mayang, ada banyak persoalan terkait kebijakan dan pengembangan desa. Misalnya, kebijakan tidak tepat sasaran dan tidak berdampak pada kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah desa yang tidak melalui perencanaan yang sungguh-sungguh, dan lemahnya partisipasi publik pada kebijakan pemerintah desa.
Persoalan yang lain adalah lemahnya tingkat inovasi pengembangan desa. Terabaikannya potensi-potensi desa yang tidak dikelola dengan baik dan maksimal. Ketimpangan pembangunan infrastruktur desa, dan tidak maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa.
Maka dari itu, Zawawi Mayang mengatakan kegiatan Sekolah Kebijakan secara umum bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak, baik pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum, tentang kebijakan-kebijakan strategis dalam pengelolaan desa. Sebab, kemajuan dan perkembangan desa merupakan tanggung jawab bersama dan perlu dipikirkan serta dipahami secara bersama persoalan dan solusinya.
“Lakpesdam akan terus konsisten melakukan kajian-kajian, edukasi dan advokasi khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Sekolah kebijakan yang akan kita laksanakan nanti menjadi konsen di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM,” katanya.
Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah Pengurus Ranting NU di Wilayah Kecamatan Bantang-batang, Ansor, Banser, Persatuan Guru NU, Ikatan Sarjana NU. Kemudian PAC Fatayat NU Batang Batang, PAC Muslimat NU Batang-batang, IPPNU, dan IPNU, serta Pemuda Desa. (Ilyasi)
