Semua Pihak Harus Bersinergi Menghapus Kekerasan terhadap Anak

 Semua Pihak Harus Bersinergi Menghapus Kekerasan terhadap Anak

Sebanyak 72 Guru PAUD, TK/RA di Kulonprogo ikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak. (Foto: Istimewa)

KULONPROGO – Kekerasan terhadap anak tidak hanya berwujud fisik. Ancaman, memberi label, dan membandingkan merupakan beberapa contoh bentuk kekerasan nonfisik.

Tak terelakkan, semua lingkungan anak terdapat bentuk kekerasan. Meskipun sudah ada dasar hukum berupa undang-undang, tetapi tidak serta-merta dapat menghapus kekerasan terhadap anak.

Merunut pasal 20 UU Perlindungan Anak, pemerintah, masyarakat,keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak. Dengan kata lain, penghapusan kekerasan terhadap anak, tidak hanya semata tanggung jawab orangtua atau pemerintah, tetapi semua komponen harus saling bersinergi. Hal itu disampaikan Eko Pitono Novianto dari Paguyuban Bersama Musyawarah Masyarakat saat menyampaikan materi pada Pelatihan Konvensi Hak Anak yang diselenggarakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo, Rabu 22 Februari 2023.

Eko Pitono Novianto dari Paguyuban Bersama Musyawarah Masyarakat “Mitra Anak Sejati” mengungkapkan, perlakuan salah terhadap anak (child abuse) termasuk kekerasan, selain kekerasan fisik, emosional atau psikis, dan seksual.

Terkadang penelantaran dilakukan orangtua tanpa disadari atau dianggap sebagai hal biasa. “Penelantaran itu berupa spiritual, seperti orangtua tidak mengenalkan nilai baik dan buruk sehingga anak tidak pernah atau atau memahami nilai-nilai kehidupan. Penelantaran mental terjadi jika anak tidak diberikan pendidikan, kasih sayang, dan perhatian, bahkan tidak mendengarkan anak juga sebagai bentuk penelantaran. Berikutnya, penelantaran sosial terkait kebutuan anak dengan orang lain, dan penelantaran fisik seperti tidak memberi makan yang bergizi, tidak memperbolehkan anak bermain,” ungkap Eko.

Hak dasar yang harus dipenuhi orangtua, antara lain hak hidup, hak tumbuh dan kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi.

Keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya merupakan hak anak dalam berpartisipasi. Dalam hal ini dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak menikmati atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.

Baca Juga:  Condongcatur Layak Menjadi Kalurahan Mandiri Budaya

“Anak ditanya, ‘mau makan apa?’ itu contoh kecil melibatkan anak untuk berpartisipasi. Orangtua hendaknya tidak memaksa anak harus mengikuti keinginan orangtuanya,” tutur Eko.

Konvensi Hak Anak terbagi menjadi lima kluster: anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus.

Pelatihan Konvensi Hak Anak bertempat di Balai Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih. Diikuti oleh 72 guru PAUD, TK/RA dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kemenag Kulonprogo. (Nur Rokhmi Hidayati)

Redaksi

Mandirikan Desa Sejahterakan Rakyat

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: