JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI dari berbagai Fraksi mengungkapkan ada indikasi mafia minyak goreng di Indonesia. Indikasi berdagang secara kotor itu terlihat jelas, satu hari yang lalu, tiba-tiba stok minyak goreng di sejumlah tempat melimpah.
Padahal sebelumnya, beberapa bulan, ada kelangkaan minyak goreng di hampir semua daerah di Indonesia. Masyarakat harus antre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng. Itu saja pembeliannya dibatasi hanya 2 liter.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan ada mafia minyak goreng di Indonesia. Sudah 20 tahun terakhir ini, perdagangan di Indonesia dikuasai oleh kepentingan kapital. “Jadi kepentingan kapitalnya lebih besar daripada kepentingan publik,” tegas Ari Bima di Jakarta, Selasa 22 Maret 2022.
Dengan kondisi seperti itu, maka menurut Aria Bima, sudah jelas publik atau rakyat yang akan dirugikan. Jika mafia minyak goreng dan juga komoditas pangan lainnya tidak diberantas, maka kasus kelangkaan kebutuhan pangan akan terus terulang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekjen PKS, juga dengan tegas mengatakan jika ada mafia minyak goreng di Indonesia. Politikus PKS ini heran, Indonesia sebagai produsen sawit (bahan baku minyak goreng) terbesar, sampai terjadi kelangkaan minyak goreng. “Ini aneh,” katanya heran.
Menurut Fathul, nampak ada pembangkangan para produsen minyak goreng terhadap undang-undang dan peraturan terkait perdagangan minyak goreng di Indonesia. Mafia minyak goreng begitu kuat dan sepertinya tidak tersentuh oleh regulasi dan aparat negara.
Namun ketika Presiden turun tangan, stok minyak goreng langsung melimpah ke pasaran. Kebutuhan minyak goreng oleh masyarakat, begitu cepat terpenuhi. Ada apa dengan pasokan pangan di Indonesia.
Untuk mengawal pangan rakyat, Komisi VI DPR RI membentuk Panja Pangan. Jika ada mafia pangan, seperti mafia minyak goreng, maka perlu ditelusuri siapa saja yang bermain. Jika ada produsen minyak goreng yang tidak patuh pada regulasi, maka sangat layak dicabut ijinnya. (*)
