MADIUN – Sejumlah pedagang kaki lima gorengan di Kabupaten Madiun menunggu dan berharap pemerintah membantu dana untuk pembelian minyak goreng. Karena, selain minyak goreng langka, tetapi kalau ada stok, mereka tidak mampu membelinya.
“Kami sangat berharap dapat bantuan, untuk membeli minyak goreng,” ujar Sumarsih, pedagang gorengan di Madiun, Rabu 6 April 2022. Selama harga minyak goreng naik, usahanya menjadi tidak lancar. Bahkan hampir bangkrut, tidak bisa jualan lagi.
Sebenarnya Pemerintah Kabupaten Madiun ingin sekali menyalurkan bantuan untuk keluarga yang berhak menerima bantuan. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Madiun masih menunggu petunjuk teknis terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
“Kita masih menunggu, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis sehingga kalau sudah ada akan kita tindak lanjuti,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Nur Rosyid Anang Kusuma, Selasa 5 April 2022.
Dikatakan, Presiden Jokowi berkaitan BLT minyak goreng diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Untuk sasaran PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Madiun terdapat 29.985 Keluarga Penerima Manfaat. Sedangkan sasaran BPNT terdapat 60.915 KPM yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun.
Rencana dari pemerintah pusat, bantuan tersebut akan diberikan secara tunai pada April sebesar Rp 300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima program BPNT, serta program PKH.
Juga akan menyasar 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan gorengan. Disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan PT Pos Indonesia serta TNI Polri.
Penjual gorengan, yang terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng, sangat berharap mendapat bantuan langsung tunai. Dengan bantuan Rp 300 ribu, sangat membantu keberlangsungan usahanya. (*)
