Hadapi Oknum Wartawan tak Jelas, Narasumber Berhak Menolak Wawancara

 Hadapi Oknum Wartawan tak Jelas, Narasumber Berhak Menolak Wawancara

Dok. Istimewa

YOGYAKARTA – Dalam rangka studi terkait kemitraan antara pemerintah daerah dengan insan media, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersilaturahmi ke jajaran Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY, dan diterima Ketua PWI DIY Drs H Hudono, Selasa 11 Januari 2022.

Kasubag Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Triyoga Budi Suryono SSos MM mengatakan, selama ini pihaknya menjalin sinergi dengan insan media di Kabupaten Magelang. Secara rutin Bagian Protokol dan Komunikasi membuat rilis berita untuk disebarluaskan kepada wartawan melalui press room. “Rilis berita kegiatan bupati dikirim secara real time. Begitu acara bupati selesai, rilis kegiatan tak berapa lama sudah beredar melalui press room dan jadi berita di berbagai media,” kata Triyoga.

Kolaborasi dengan insan media, lanjutnya, terjalin pula melalui kegiatan press tour setiap tahun tiga kali. Ketika masa pendemi kegiatan press tour 2020 ditiadakan baru pada 2021 press tour diagendakan ke Pacitan.

“Kami selenggarakan press tour sebelum pandemi satu kali ke luar Jawa dan dua kali di Jawa dalam setahun. Kegiatan ini sebagai salah satu pengikat keakraban dengan insan media di samping rilis berita yang kami sampaikan tiap hari,” tuturnya sembari menambahkan, pemerintah daerah memberikan suport anggaran untuk menjalankan kegiatan bagi wartawan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Kota Mungkid. Bahkan pada peringatan HPN 2019 Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di Kota Mungkid Kabupaten Magelang dianggarkan hingga Rp 200 juta.

Meski menjalin kemitraan erat dengan insan media jajaran pemerintahan di Kota Mungkid tak lepas dari permasalahan seperti menghadapi oknum yang mengaku sebagai wartawan namun medianya tidak jelas.

Menanggapi hal itu, Ketua PWI DIY Drs H Hudono menyampaikan sejumlah masukan. Menurutnya, para pengambil kebijakan semestinya tidak perlu ewuh pakewuh menghadapi mereka. Bahkan apabila sudah melakukan tindakan yang meresahkan bisa dilaporkan kepada pihak berwajib.

Baca Juga:  Rani Febrianti, Dirikan Perpustakaan Kecil Ajak Anak-anak Gemar Membaca

“Teman-teman di pemerintahan tak usah pakewuh menghadapi wartawan yang tak jelas medianya. Apalagi bila ada yang ujung-ujungnya minta uang. Beberapa waktu lalu ada yang mencatut nama PWI. Kami lacak kantornya tidak ada. Karena sudah terlanjur beredar luas maka kami kirimkan surat bahwa PWI DIY tak terlibat. Surat dikirim ke Pemkab Bantul, ke dinas ke guru atau sekolah yang dimintai sumbangan Rp 300 ribu untuk acara mereka,” kata Hudono sembari menambahkan, narasumber bisa mengecek daftar nama wartawan yang kompeten dan tersertifikasi Dewan Pers. Begitu pun dengan medianya berbadan hukum serta terverifikasi atau tidak, dapat dilacak.

Narasumber berhak menolak diwawancara apabila oknum wartawan belum kompeten alias tak tersertifikasi. (Sukron)

Sukron Makmun

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: