JAKARTA – Para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar demonstrasi di Istana Negara Jakarta. Mereka memadati Jalan Medan Merdeka Selatan dan sekitar Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Sekitar 8.000 orang dari berbagai daerah, termasuk para kades dan lurah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak Minggu sudah tiba di Jakarta. Mereka bergerak ke Istana Negara Senin (8/12/2025) pagi menuntut pencairan dana desa tahap kedua.
Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya, usai diterima Wakil Menteri Sekretariat Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menjelaskan bahwa para kades berharap dana desa tahap kedua dicairkan. Karena untuk membiayai program yang sedang berjalan.
“Jika tidak segera dicairkan, maka ini akan menjadi beban para kades, karena mereka harus utang-utang untuk membeli material dan lainnya,” ujar Surta Wijaya. Apdesi menuntut pencabutan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.
“Saya ke pemerintah berharap dana desa tahap kedua dicairkan.Nomor 81 dicabut. Kemudian revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 turunannya secepatnya diturunkan,” tegas Ketum Apdesi.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, menjadikan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (MP) sebagai syarat pencairan dana desa melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025.
Lurah Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo, Susanto, yang ikut demo ke Jakarta mendukung dana desa tahap kedua segera dicairkan. Program-program yang akan dibiayai dengan anggaran dana desa itu sudah diputuskan melalui musyawarah desa.
Bahkan beberapa program pembangunan sudah ada yang dijalankan. Jika dana desa tahap kedua tidak bisa dicairkan, maka beban pemerintah desa akan berat. Karena harus menanggung biaya pembangunan yang sedang berjalan. (*)
