SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengukuhkan enam kalurahan berkarakter Pancasila Tahun 2026 di Pendopo Parasamya, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Senin 27 Juli 2026.
Enam kalurahan tersebut yakni Trimulyo Kapanewon Sayegan, Bokoharjo Kapanewon Prambanan, Argomulyo Kapanewon Cangkringan, Condongcatur Kapanewon Depok, Sendangsari Kapanewon Minggir, dan Margoagung Kapanewon Sayegan. Setiap kalurahan mengirimkan 30 peserta yang terdiri atas lurah, pamong, unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), serta perwakilan lembaga kemasyarakatan maupun tokoh masyarakat.
Pengukuhan dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Abu Bakar, S.Sos., M.Si., mewakili bupati Sleman. Hadir pula Kepala Kesbangpol Sleman Drs. Muhammad Aji Wibowo, M.Si., para lurah, akademisi, serta unsur masyarakat.
Program tersebut memiliki dasar hukum Keputusan Bupati Sleman Nomor 59/Kep.KDH/A/2026 tentang Lokasi Pendampingan Kalurahan Berkarakter Pancasila sebagai Upaya Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Kehidupan Masyarakat Tahap VIII. Regulasi tersebut disusun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.
Dalam sambutan bupati Sleman yang dibacakan Sekda Abu Bakar ditegaskan bahwa pengukuhan kalurahan berkarakter Pancasila bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
“Pancasila bukan hanya slogan ataupun hafalan semata. Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” demikian kutipan sambutan Bupati Sleman.
Menurutnya, kalurahan menjadi ujung tombak karena merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Melalui kalurahan, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial diharapkan tumbuh menjadi budaya yang hidup dalam keseharian warga.
Bupati juga mengingatkan tantangan penguatan ideologi di era digital. Arus informasi yang begitu cepat dapat menjadi sarana memperkuat nilai Pancasila. Namun di sisi lain juga berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa.
“Keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat harus menjadi benteng utama dalam menjaga generasi muda dari penyimpangan ideologi sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini,” tegasnya.
Kepala Kesbangpol Sleman Drs. Muhammad Aji Wibowo, M.Si. menjelaskan bahwa kalurahan berkarakter Pancasila merupakan program unggulan yang dikembangkan Pemkab Sleman sejak 2018.
Hingga 2025 telah terbentuk 35 kalurahan berkarakter Pancasila. Dengan pengukuhan enam kalurahan tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi 41 kalurahan.
“Kalurahan berkarakter Pancasila di Sleman merupakan pionir di Indonesia. Program ini merupakan upaya berkelanjutan untuk menghidupkan, memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat,” ujar Aji Wibowo.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, tetapi sejauh mana nilai gotong royong, toleransi, persatuan, serta kepedulian sosial benar-benar menjadi budaya masyarakat.
Penguatan program juga mendapat dukungan kalangan akademisi. Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Hendro Muhaimin, M.A., memaparkan materi mengenai Indeks Kalurahan Berkarakter Pancasila.
Hendro mengatakan Sleman tengah menyiapkan sistem pengukuran implementasi nilai-nilai Pancasila di tingkat kalurahan. Dengan indeks tersebut, setiap kalurahan nantinya akan didampingi untuk memotret sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.
“Sleman sedang berupaya menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki instrumen untuk mengukur aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tingkat kalurahan,” jelas Hendro.
Sementara itu, Yudha Prasetia Bhakti, S.H. dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman menyampaikan materi mengenai Produk-Produk Hukum Pendukung Kalurahan Berkarakter Pancasila. Ia mengapresiasi berbagai praktik baik yang telah berkembang di masyarakat.
“Banyak praktik kehidupan bermasyarakat yang sudah mencerminkan nilai Pancasila. Tinggal bagaimana praktik-praktik baik tersebut diperkuat melalui regulasi dan kelembagaan sehingga memiliki kepastian hukum dan berkelanjutan,” katanya.
Pada sesi lainnya, Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Sleman Immawan Nur Syaifuddin Ahmad, S.P., M.E., menegaskan bahwa penguatan Kalurahan Berkarakter Pancasila diarahkan pada tiga aspek utama, yakni kelembagaan, kebijakan kalurahan, dan kebiasaan masyarakat.
Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya tertulis dalam dokumen pemerintahan, tetapi benar-benar tercermin dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kehidupan sosial, serta budaya gotong royong masyarakat.
Pengukuhan tersebut juga mempertegas komitmen Pemkab Sleman menjadikan kalurahan sebagai basis pembangunan karakter bangsa. Tidak hanya mengejar kemajuan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat fondasi ideologi, sosial, budaya, dan semangat kebangsaan. (*)
