Penutupan Program, Garda Transfumi Bikin Film Dokumenter di Kulonprogo

Proses pengambilan gambar Garda Transfumi di unit usaha meja Agus Hasanudin. (Foto: Wiradesa)

KULONPROGO – Pendampingan usaha bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi fokus kegiatan triwulan relawan Garda Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi) Kulonprogo. Salah satu mentor Garda Transfumi Kulonprogo Hana Sukemi menuturkan, sekitar 600 NIB milik para pelaku UMKM Kulonprogo berhasil diterbitkan dalam proses fasilitasi tersebut.

Hal itu disampaikannya di sela pengambilan film dokumenter penutupan program (closing program) Garda Transfumi Kulonprogo di unit usaha pembuatan meja antik Agus Hasanudin di Jogoyudan, Wates Selasa 2 November 2021.

“Hari ini perwakilan Garda Transfumi Nasional ke Kulonprogo untuk membuat sejumlah film dokumenter. Pengambilan gambar misalnya ke usaha geblek di Kalibawang, ke kopi Suroloyo, kunjungan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kulonprogo, juga liputan video petani di Banjarasri, ke unit usaha meja Pak Agus Hasanudin, dan ke sejumlah lokasi lain selama tiga hari di Kulonprogo,” kata Hana Sukemi.

Membantu berbagai proses perizinan dalam kegiatan usaha seperti fasilitasi penerbitan NIB, lanjutnya, sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mewajibkan para pelaku usaha memiliki NIB.

Baca Juga:  Pemkal Condongcatur Gelar Rembug Stunting
Meja antik Agus Hasanudin (Foto: Wiradesa)

Master Mentor Garda Transfumi DIY Azwa Pabulo yang turut mendampingi proses pengambilan film dokumenter di Kulonprogo menuturkan, kegiatan pembuatan film dokumenter merupakan closing program Garda Transfumi Kulonprogo dan roadshow ke desa.

“Meski sudah closing program tetapi target 9200 penerbitan NIB difasilitasi 46 relawan Garda Transfumi se-DIY hanya tercapai 18 persen atau 2793 pelaku UMKM yang berhasil menerbitkan NIB lewat fasilitasi kami. Kendala di lapangan yang ditemui misalnya adanya kesulitan akses jaringan internet, pelaku UMKM belum punya email, hingga NIK tidak sama dengan data dari Disdukcapil,” ungkap Azwa. (Sukron)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *