YOGYAKARTA – Rapat Koordinasi Daerah TPID DIY kembali digelar pada Rabu 22 September 2021, bertempat di Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Rakorda mengangkat tema “Smart Digital Farming untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Harga”.
Acara dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan RI Iskandar Simorangkir, Kepala Kantor Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan, Asisten Setda DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tri Saktiyana, diikuti oleh Sekda DIY, Bupati/Walikota Se-Daerah DIY, segenap jajaran BI DIY, serta tamu undangan baik daring, luring.
Dalam pidato sambutannya, Gubernur DIY menyampaikan, DIY memiliki program strategis pengendalian hulu-hilir, inflasi terjaga. “Inovasi tersebut merupakan penanganan gejolak harga dengan metode preventif, melalui optimalisasi tata niaga dalam rantai pasok yang terstruktur serta terintegrasi dari hulu-hilir. Program unggulannya adalah inovasi digitalisasi dari sisi hulu untuk meningkatkan produksi, dan penguatan hilir untuk perluasan jangkauan distribusi dan pemasaran,” jelas Gubernur DIY.
Gubernur DIY menjelaskan, pengendalian dari sisi hulu ke hilir ditujukan untuk mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produktivitas produsen, serta memperkuat sektor UMKM. Dengan adanya peningkatan nilai tambah di sektor pertanian melalui smart digital farming, diharapkan memberikan kontribusi yang semakin besar dalam menggerakan mesin pertumbuhan ekonomi.
Gubernur DIY menambahkan, ada beberapa hal sebagai faktor pendukung agar ekonomi tumbuh produktif, antara lain sinergi dan kolaborasi lintas instansi, peningkatan kompetensi digital pelaku usaha tani, penguatan kelembagaan petani, optimalisasi KUR pertanian, pendampingan intensif sesuai karakteristik usaha tani, dan perluasan akses pasar secara digital.
Pada acara Rakorda TPID DIY tersebut, juga dilakukan penyampaian Piagam TPID Award 2020 kepada Gubernur DIY oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan RI Iskandar Simorangkir.
Dalam sambutannya, Iskandar Simorangkir mengucapkan selamat kepada Gubernur DIY dan TPID DIY atas prestasi luar biasa yang diperoleh dalam pengendalian inflasi yang ada di DIY.
Dikatakan, pengendalian inflasi bukan semata-mata untuk mencapai inflasi yang rendah tetapi juga harus dirasakan untuk kemakmuran rakyat di daerah. Oleh karena, itu inflasi yang rendah adalah salah satu prasarana supaya rakyat lebih sejahtera.
Ia menjelaskan, optimalisasi digitalisasi untuk mendukung pengendalian inflasi perlu terus diperluas. Optimalisasi digitalisasi pertanian baik sisi hulu maupun hilir dapat terus dikembangkan dan diperluas penyerapannya.
Pada acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja antara Pemerintah Daerah DIY dan Bank Indonesia, tentang Pendataan Pengembangan Sistem Ekonomi Pusat dan Pengembangan Sektor Riil Perekonomian DIY.
Selain itu, dilakukan penyerahan secara simbolis Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) oleh Kepala kantor Perwakilan BI DIY kepada pelaku usaha pertanian.
Program Sosial Bank Indonesia diberikan kepada Kelompok Tani di Bantul, yaitu PSBI Gudang Benih Bawang Merah (2021) kepada Kelompok Tani Lestari Mulyo Nawungan, Selopamioro, Imogiri, Bantul dan PSBI Alsintan Corporate Farming (2020) kepada Kelompok Tani Barokah, Blawong, Trirenggo, Jetis, Bantul. Adapun dua Program Sosial Bank Indonesia yang diberikan kepada Kelompok Tani di Sleman, yaitu Bantuan Teknis Irigasi Tetes untuk Kelompok Tani Lombok Merapi Cangkringan, Sleman dan PSBI infrastuktur Pasar Lelang Cabai yang diberikan kepada Perkumpulan Petani Hortikultura Merapi (PPHM) Sleman, infrastruktur tersebut berupa; renovasi gedung sekretariat, pembangunan ruang pertemuan, Tikum Hargobinangun, perluasan ruang sortir, dan pembangunan ruang tunggu lelang.
Kepala kantor Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan menjelaskan, teknologi digitalisasi membawa peluang sekaligus tantangan. “Penerapan digitalisasi di sisi hulu mampu meningkatkan produksi secara signifikan. Sementara itu digitalisasi di sisi hilir juga mampu memperluas jangkauan pasar. Namun masih terdapat gap kapabilitas, di mana belum semua pihak mampu menerapkan teknologi digitalisasi secara merata,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia memandang penting bagi TPID untuk tidak hanya mendorong penerapan teknologi digitalisasi, namun juga memastikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam implementasi digitalisasi tersebut. (Sukron)