SLEMAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis 19 Juni 2025, melaksanakan Sinau Pancasila di Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Namun di balik pelaksanaan Perda DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini ada beberapa ungkapan peserta, sebagai warga DIY, yang layak diperhatikan.
Wahyu, salah satu peserta Sinau Pancasila, menyitir ungkapan yang banyak dituliskan pada bak truk. “Piye kabare le, isih enak zamanku to”. Warga Ngaglik ini merasa ungkapan itu relevan dengan kondisi sekarang. Situasi dan kondisi sekarang dirasa kurang enak, dibandingkan dengan era sebelumnya.
Menurut aktivis desa ini, banyak pejabat yang tidak amanah. Diberi kepercayaan, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terus berkembang. Orang yang punya integritas dan kapasitas, tapi tidak ada isi tas, maka akan tersingkirkan.
Sehingga yang menjadi pemimpin atau pemegang kebijakan di negara tercinta Indonesia, kebanyakan orang yang tidak punya integritas dan kapasitas, tetapi punya isi tas. “Dengan kondisi ini apakah sila kelima bisa tercapai atau tidak di Indonesia,” tanya Wahyu.
Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia”. Namun syarat utama untuk terwujudnya sila kelima, maka semua warga negara, termasuk para pejabat, baik di eksekutif (presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah), legislatif (DPR, DPRD, DPD, Bamuskal), yudikatif (hakim, jaksa), dan pers, harus menjalankan sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Ketua PSPBN UIN Sunan Kalijaga Khoirul Anam menegaskan roh dari nilai-nilai Pancasila itu ada pada sila pertama dan kedua. Jika semua warga negara, termasuk para pemimpinnya memahami dan melaksanakan sila pertama Pancasila maka mereka tidak akan korupsi, tidak akan berbohong, dan tidak akan bertindak yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena mereka percaya yang mengawasi tindakannya tidak hanya Badan Pemeriksa Keuangan, tetapi juga Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan warga negara, termasuk para pemimpin, yang memahami dan melaksanakan sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, mereka tidak akan membunuh, tidak akan membiarkan orang lain, apalagi anak-anak yatim piatu, sampai kelaparan. Bagi Insan Pancasilais, nyawa itu pemberian Tuhan maka harus dijaga. Mereka juga tidak akan mengancam orang lain dan dalam membantu atau menolong tidak membatasi dengan status agama, ras, suku, atau golongan.
Untuk mencapai keadilan bersama, maka semua warga negara Indonesia harus bersatu, menjalankan sila ketiga. Jika ada persoalan dimusyawarahkan, sesuai sila keempat pada Pancasila. Sayangnya, peserta Sinau Pancasila menilai kebanyakan orang-orang yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin, dalam bermusyawarah kurang mampu memahami dan melaksanakan sila-sila dalam Pancasila.
Zia, alumnus UIN Suka yang menjadi peserta Sinau Pancasila, mempertanyakan apakah sila kelima pada Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bisa terwujud di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana caranya agar semua warga negara, khususnya para pejabat benar-benar melaksanakan sila pertama dan kedua.
Sedangkan ada satu peserta Sinau Pancasila, yang mempertanyakan apakah mungkin rumusan Pancasila dikembalikan pada rumusan yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Meski pertanyaan ini sudah tidak relevan dengan persoalan sekarang, tetapi sebagai insan Pancasila, rasa penasaran itu perlu didengar dan dicerahkan. (Ono)
